Senin, 11 Mei 2015

MK ‘Rombak’ Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan

Izra Jinga Saeani : Foto Ilustrasi

Polemik penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan akhirnya terjawab lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasusproyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) oleh KPK.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Minggu, 12 Januari 2014

UPAYA HUKUM DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Izra Jinga Saeani, SH
Perlawanan Putusan Dismissal

Dalam prosedur Dismissal diputuskan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat diterima atau ditolak. apabila hasil rapat permusywaratan memutuskan gugatan diterima, maka gugatan akan diproses pada acara biasa, apabila ditolak, dikeluarkan penetapan (beschikking) dengan dilengkapi pertimbangan-pertimbangan dan putusan dibacakan dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dewan dan didenganrkan oleh para pihak.

Apabila pihak-pihak keberatan atas penetapan ketua, maka mereka dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas penetapan tersebut. Perlawanan yang diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismissal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh Ketua Pengadilan sebagai berikut: